Inilah Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah PTK Non PNS Kemendikbud 2020

 Bantuan Subsidi Upah BSU PTK Non PNS di lingkungan Kemendikbud ini diberikan rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan  ratus ribu rupiah) yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berstatus bukan pegawai negeri sipil (non-PNS).

Penerima Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud meliputi:

1. Pendidik non PNS

a. guru;

b. dosen;

c. guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;

d. pendidik pendidikan anak usia dini;

e. pendidik kesetaraan;

2. Tenaga Kependidikan non PNS

a. tenaga perpustakaan;

b. Tenaga laboratorium; dan

c. Tenaga administrasi.

Pemberian Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di dalam pelaksanaannya, tidak ada pengajuan untuk program ini. Daftar penerima ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDikti.

Bagi yang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau menerima Kartu Prakerja, tidak lagi menerima BSU Kemendikbud.

Syarat Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah

Semua pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kemendikbud bisa mendapatkan BSU apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berikut ini adalah syarat untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah dari Kemendikbud untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berstatus sebagai PTK non-PNS.
3. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020.
4. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020.
5. Tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.
6. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

BACA JUGA :

• Bantuan Subsidi Upah PTK Non PNS Kemendikbud Tahun 2020
• Buku Saku FAQ BSU Kemendikbud 
• Zona Waktu Pembagian Wilayah Untuk Akses dan Login ke Info GTK
• DOWNLOAD Peluncuran BSU PTK non PNS 2020
• Cara Mudah Login INFO GTK Tahun 2020
• Cara Mudah Mendapatkan NPWP

Prosedur Pencairan Banduan Subsidi Upah

Berikut ini prosedur pencairan bantuan subsidi upah Kemendikbud.

1. Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan bantuan.
2. PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU Kemendikbud sesuai dengan informasi yang didapatkan.
   • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada
   • Surat Keputusan Penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti
   • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangan.
3. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa.
4. PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan hingga tanggal 30 Juni 2021.

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud disalurkan secara bertahap pada bulan November 2020. Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima BSU Kemendikbud dapat memeriksa status pencairan di Info GTK dan PD Dikti.

Informasi pencairan akan diterima oleh PTK penerima BSU Kemendikbud melalui akun di Info GTK dan PDDikti.

PTK penerima BSU Kemendikbud selanjutnya dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan sekaligus mencairkan bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PDDikti.